Imbas Polemik Asabri, Menkeu Bakal Evaluasi Iuran Gaji TNI-Polri
Nasional

Kasus dugaan korupsi PT Asabri hingga saat ini masih menjadi polemik di sejumlah pihak. Imbas dari permasalahan ini sendiri membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani bakal mengevaluasi iuran gaji para TNI dan Polisi.

WowKeren - Dugaan adanya penyelewengan dana PT Asuransi Sosial ABRI (ASABRI) hingga saat ini masih menjadi polemik di sejumlah pihak. Bahkan permasalahan ini juga turut membawa imbas untuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun melakukan evaluasi besaran iuran kepesertaan Asabri dari gaji para Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian Pertahanan.


Tak hanya besaran iuran kepesertaan atas jaminan yang diberikan Asabri, bendahara negara mengatakan evaluasi juga menyasar pada manajemen perusahaan. Mulai dari manajemen pengelolaan dana yang dihimpun hingga tata kelola perusahaan secara keseluruhan.

"Kami sedang melakukan inventarisasi terhadap persoalan itu termasuk landasan hukum pemotongan terhadap gaji TNI Polri, bagaimana pengelolaan mereka, dan kemudian dari sisi tata kelolanya," ujar Sri Mulyani dilansir CNNIndonesia, Kamis (23/1).

Lebih lanjut, mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu juga mengatakan jika pemerintah akan melihat lagi besaran alokasi pembayaran iuran kepesertaan Asabri yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun. Namun, ia masih enggan buka suara terkait besaran kucuran dana negara untuk pembayaran iuran yang berasal dari gaji para angkatan bersenjata itu.

"Kemudian dari APBN sendiri kalau bicara tentang keseluruhan dana pensiun TNI Polri itu semuanya dibayarkan oleh APBN. Sedangkan dari Asabri adalah untuk jaminan hari tua," terangnya.

Sebelumnya diketahui, masalah yang terjadi di tubuh PT Asabri tersebut mulanya diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Polhukam (Menko Polhukam) Mahfud MD. Di mana dirinya menduga ada dugaan korupsi di perusahaan negara itu dengan nilai mencapai Rp 10 triliun.

Sementara itu, Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang turut menyoroti permasalahan tersebut mengaku telah membentuk tim khusus. Tim ini bertugas melakukan investigasi terkait kasus Asabri. Selain itu, ia juga mempersilakan tim penegak hukum untuk menjalankan tugas mereka dalam mengusut kasus ini.

"Soal Asabri, sudah kami bentuk tim investigasi," kata Prabowo di Senayan, Jakarta, Senin (20/1). "Saya kira penegak hukum juga sudah bertindak."

You can share this post!

Related Posts