Sebelumnya, Pemprov NTT telah mengumumkan bahwa tarif baru sebesar Rp3,75 juta untuk masuk ke Pulau Komodo ditunda. Kini giliran Menparekraf Sandiaga Uno yang buka suara terkait hal tersebut.
- Tiara Yola Ade Ramadhanti
- Senin, 08 Agustus 2022 - 20:00 WIB
WowKeren - Dinas Pariwisata Provinsi NTT (Nusa Tenggara Timur) sebelumnya telah menyampaikan bahwa tarif baru masuk ke Pulau Komodo sebesar Rp3,75 juta itu batal diterapkan pada tahun 2022 ini. Pemprov (Pemerintah Provinsi) NTT menyebutkan bahwa tarif baru itu akan ditunda hingga 1 Januari 2023 mendatang.
Terkait penundaan tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa kebijakan itu diterapkan atas arahan dari Presiden Joko Widodo. "Kami sudah mendapat arahan dari Pak Jokowi di awal minggu dan sudah kami koordinasikan, jadi ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden," ujar Sandiaga Uno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/8).
Lebih lanjut, Sandiaga menerangkan bahwa penundaan tarif baru masuk ke tempat wisata di NTT itu dilakukan setelah pihaknya berdiskusi dengan para pemangku kepentingan. Selanjutnya, hasil aspirasinya dilaporkan ke Jokowi.
Menurut Sandiaga, pengumuman penundaan tarif baru ke Pulau Komodo yang disampaikan oleh Pemprov NTT itu dinilai menjadi saat yang tepat untuk melakukan perbaikan sistem komunikasi, sehingga penundaan bisa lebih memberikan pemahaman terkait manfaat kontribusi terhadap konservasi agar Taman Nasional Komodo bisa memiliki aspek pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sandiaga kemudian mengatakan bahwa pihaknya saat ini akan terus berupaya agar tidak ada penurunan pendapatan bagi masyarakat setempat imbas kebijakan baru. Di samping itu, ia mengatakan akan ada potensi peningkatan pendapatan dampak dari pembangunan fasilitas.
"Justru malah ada potensi peningkatan dari penghasilan masyarakat karena sekarang airport sudah dibangun, fasilitas pariwisata dan ekonomi kreatif sudah disiapkan," beber Sandiaga. "Kita harapkan tentu akan meningkatkan penghasilan masyarakat dan aspek konservasi dan ekonomi ini akan kita realisasikan beriringan."
Selanjutnya, Sandiaga memastikan bahwa pihaknya juga akan bergerak cepat dalam melakukan sosialisasi tentang tarif bari masuk Pulau Komodo sebelum kebijakan tersebut diterapkan pada awal tahun 2023 mendatang. Selain itu, pemerintah juga akan selalu menampung aspirasi dari masyarakat.
Sandiaga kemudian juga menyinggung soal penanganan jika terjadi gejolak di masyarakat. Ia menekankan bahwa hal tersebut juga akan diselesaikan secara transparan.
(wk/tiar)
